POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Adanya kekhawatiran akan keamanan data pribadi menjadi salah satu alasan masyarakat di Kabupaten Berau enggan beralih ke Identitas Kependudukan Digital (IKD). Padahal, Pemerintah Pusat sudah menargetkan sistem ini akan menjadi dasar validasi bantuan sosial mulai tahun 2026 mendatang.

Diakui Kepala Disdukcapil Berau, David Pamuji, adanya keraguan masyarakat terkait keamanan server IKD. “Karena sebagian warga masih khawatir data mereka bisa disalahgunakan, mengingat sistemnya berbasis online. Inilah sebabnya program ini belum diwajibkan secara menyeluruh,” ujar David.

Padahal tambahnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah menyiapkan sistem yang lebih matang sebelum penerapan penuh dilakukan. Kapasitas server, keamanan perangkat lunak, hingga ketahanan sistem terus diuji secara bertahap.

“Perlu dipahami tentunya Pemerintah juga tidak ingin aplikasi ini seperti aplikasi instan yang gampang jebol. Semua dipersiapkan agar ketika digunakan massal, sistemnya benar-benar kuat,” jelasnya.

Di tingkat nasional, capaian aktivasi IKD sudah berada di atas 30 persen, terutama di Jawa Tengah. Namun, di Kalimantan Timur, termasuk Berau, angkanya masih jauh di bawah target. Dari total sekitar 8 ribuan target, baru sekitar 3 ribu warga yang berhasil mengaktifkan.

“Faktor geografis dan keterbatasan akses teknologi juga memengaruhi. Berbeda dengan daerah di Jawa yang akses internet dan fasilitasnya lebih mudah,” ucap David.

Untuk mengatasi hal tersebut, Disdukcapil Berau berupaya melakukan berbagai inovasi, termasuk menggandeng kegiatan masyarakat dalam memperkenalkan IKD.

“Mudah-mudahan dengan event-event sosial dan pelayanan jemput bola, masyarakat bisa lebih percaya dan mau beralih ke identitas digital,” tambahnya. (sep/FN)